Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Bupati Bima, dr. H. Irfan Zubaidy, ini dihadiri oleh jajaran pimpinan OPD, camat, kepala puskesmas, serta perwakilan organisasi perempuan. Melalui forum tersebut, pemerintah daerah menegaskan pentingnya komitmen bersama dan kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat upaya pencegahan serta penanganan stunting secara berkelanjutan hingga ke tingkat desa.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan Zubaidy menegaskan bahwa penanganan stunting tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat. Menurutnya, rembug stunting menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi dan memastikan setiap program penanganan berjalan searah dengan kebijakan nasional.
“Rembug stunting ini bukan hanya forum evaluasi, tetapi juga bentuk kesungguhan kita dalam membangun generasi yang sehat dan unggul. Stunting adalah tantangan pembangunan yang berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia di masa depan,” ujar Wabup.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Bima, Ny. Hj. Anita H. Irfan, para asisten, serta pimpinan OPD terkait, di antaranya Kepala DP3AP2KB Nurdin, S.Sos, dan Kepala Dinas Kesehatan Fahrurrahman, SE., M.Si.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bima Nurdin, S.Sos menyampaikan capaian kinerja daerah dalam percepatan penurunan stunting. Berdasarkan data keluarga berisiko stunting tahun 2022 hingga 2024, Kabupaten Bima mencatat penurunan sebesar 52,95 persen. Sedangkan pada tahun 2025, capaian pendampingan keluarga berisiko stunting, yang meliputi ibu hamil, calon pengantin, dan balita, telah mencapai 92,48 persen.
“Melalui Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, sebanyak 1.521 dari 1.813 anak berisiko telah mendapatkan pendampingan selama tiga bulan berturut-turut. Selain itu, 162 Kampung Keluarga Berkualitas telah melaksanakan program Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) sebagai upaya nyata di tingkat desa,” jelas Nurdin.
Rakor dan Rembug Stunting Tingkat Kabupaten Bima Tahun 2025 diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama antara Wakil Bupati Bima dan seluruh pimpinan OPD terkait. Langkah ini menjadi simbol penguatan sinergi lintas sektor dalam upaya mewujudkan Kabupaten Bima bebas stunting dan berdaya saing melalui pembangunan manusia yang berkualitas.
Melalui Rembug Stunting 2025 ini, Pemerintah Kabupaten Bima menegaskan bahwa upaya menurunkan angka stunting bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan tanggung jawab moral dan sosial demi masa depan generasi yang lebih baik. Dengan sinergi lintas sektor dan komitmen bersama, diharapkan seluruh program yang dijalankan mampu menciptakan perubahan nyata di masyarakat, sekaligus menjadikan Kabupaten Bima sebagai daerah yang tangguh, sehat, dan berdaya saing.
Posting Komentar