Pernyataan tegas Gubernur NTB tentang penerapan sistem merit dalam rekrutmen dan promosi Aparatur Sipil Negara patut diapresiasi. Penegasan bahwa jalur kepemimpinan harus dibuka melalui kinerja dan proses objektif—bukan pendekatan politik—menjadi fondasi penting dalam agenda reformasi birokrasi di daerah.
Komitmen tersebut kemudian dikukuhkan secara formal melalui penandatanganan bersama oleh seluruh bupati dan wali kota se-NTB, termasuk Bupati Bima, H. Ady Mahyudi. Pernyataan kesiapan membangun birokrasi profesional berbasis kompetensi dan manajemen talenta kini tercatat resmi, bukan lagi sebatas wacana.
Namun, pengalaman panjang reformasi birokrasi di Indonesia mengajarkan satu pelajaran mendasar: nilai sebuah kebijakan tidak terletak pada kekuatan retorika atau kelengkapan dokumen, melainkan pada pilihan-pilihan konkret yang diambil setelahnya. Di sinilah ujian sesungguhnya dimulai.
Fase Penantian yang Kritis
Hingga saat ini, gelombang mutasi dan rotasi jabatan besar-besaran pasca-penandatanganan komitmen tersebut belum terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima. Situasi ini tidak serta-merta dapat dibaca sebagai kegagalan, melainkan sebagai sebuah fase penantian yang krusial.
Justru dalam ketenangan inilah posisi Pemkab Bima menjadi menarik untuk dicermati. Ada kesempatan emas untuk membangun infrastruktur transparansi sebelum keputusan-keputusan strategis diambil. Sebab, pengalaman di banyak daerah menunjukkan bahwa momen mutasi dan promosi jabatan adalah titik paling rawan, di mana sistem merit kerap diuji oleh tekanan politik, jejaring kekuasaan lama, dan godaan kompromi.
Ujian Sebenarnya: Memilih antara Nyaman dan Benar
Meritokrasi pada hakikatnya adalah kebijakan yang politis. Penerapannya secara konsisten akan mempersempit ruang negosiasi, mengurangi peran kedekatan personal, dan yang paling menantang, memaksa pimpinan daerah mengambil keputusan yang tidak selalu populer.
Di titik inilah komitmen Bupati Bima akan memperoleh maknanya. Dukungan verbal dan sikap normatif adalah awal yang baik, tetapi baru bernilai ketika dihadapkan pada pilihan nyata: menempatkan individu dengan rekam jejak dan kapasitas terbaik, atau kembali pada pola lama yang lebih “aman” secara politik.
Membangun Kepercayaan Sebelum Keputusan Besar
Karena belum adanya keputusan struktural besar, saat inilah momentum terbaik bagi Pemkab Bima untuk membangun kepercayaan publik dan internal birokrasi. Langkah-langkah yang dapat ditempuh antara lain:
- membuka peta jabatan dan standar kompetensi secara lebih terbuka,
- memperjelas mekanisme penilaian kinerja dan asesmen talenta,
- serta mengomunikasikan peta jalan manajemen SDM secara transparan dan terukur.
Upaya-upaya ini tidak hanya meredam spekulasi dan kecemasan di kalangan ASN, tetapi juga mengirimkan pesan kuat kepada publik bahwa reformasi birokrasi dijalankan dengan kesungguhan, bukan sekadar untuk memenuhi kewajiban administratif.
Mengawal dengan Kewaspadaan, Mengharap dengan Optimisme
Posisi publik dan media adalah mengawal proses ini dengan sikap kritis namun adil. Komitmen yang telah dinyatakan layak dihargai, tetapi pelaksanaannya tetap harus diawasi.
Ketika keputusan mutasi dan promosi akhirnya dilakukan, ukuran penilaiannya sesungguhnya sederhana namun fundamental: apakah prosesnya transparan, apakah kinerja dan kompetensi menjadi penentu utama, dan apakah kedekatan personal benar-benar dikalahkan oleh kapasitas.
Kabupaten Bima kini berdiri di persimpangan antara warisan birokrasi lama dan cita-cita tata kelola modern. Publik menanti, bukan dengan sinisme, melainkan dengan harapan yang disertai kewaspadaan aktif. Sebab meritokrasi bukanlah tentang kata-kata indah dalam forum resmi, melainkan tentang keberanian memilih jalan yang benar, pada saat yang paling menentukan.
Disclaimer : Editorial ini merupakan pandangan redaksi Koran Progresif dalam rangka mengawal reformasi birokrasi dan mendorong tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Posting Komentar