Program Selasa Menyapa menghadirkan satu pertanyaan mendasar bagi tata kelola pemerintahan daerah: sejauh mana kehadiran pemerintah di desa mampu berujung pada perubahan yang berkelanjutan. Di tengah kebutuhan warga akan layanan dan infrastruktur dasar, program ini membuka ruang dialog langsung yang penting, sekaligus menuntut konsistensi kebijakan agar aspirasi tidak berhenti pada tahap pencatatan.
Program Selasa Menyapa yang digagas Pemerintah Kabupaten Bima merupakan upaya menghadirkan mekanisme pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat desa. Melalui dialog langsung dan pelayanan di lapangan, program ini dimaksudkan untuk memperpendek jarak antara perencanaan kebijakan dan persoalan nyata yang dihadapi warga.Sejumlah pelaksanaan Selasa Menyapa menunjukkan bahwa kegiatan ini mulai bergerak melampaui pola kunjungan seremonial. Di Desa Kalodu, Kecamatan Langgudu, misalnya, aspirasi masyarakat terkait kondisi infrastruktur jalan dan keterbatasan jaringan telekomunikasi disampaikan secara terbuka dalam dialog bersama Wakil Bupati Bima. Aspirasi tersebut direspons dengan penjelasan rencana perbaikan jalan, termasuk tahapan teknis dan estimasi kebutuhan anggaran.
Pemerintah daerah menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran perbaikan ruas jalan Kalodu diperkirakan mencapai Rp3 miliar. Pada tahap awal, alokasi sebesar Rp1 miliar disiapkan, sementara sisanya direncanakan melalui penambahan anggaran pada tahap berikutnya, dengan target pelaksanaan mulai Januari 2026. Penjelasan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menyampaikan arah kebijakan sekaligus keterbatasan fiskal yang dihadapi.
Pendekatan semacam ini penting dicatat. Selasa Menyapa menyediakan ruang bagi pemerintah untuk tidak hanya mendengar aspirasi, tetapi juga menjelaskan proses pengambilan kebijakan secara terbuka. Dalam konteks pembangunan daerah, keterbukaan semacam ini menjadi prasyarat bagi tumbuhnya kepercayaan publik.
Di wilayah lain, seperti Kecamatan Wera, Selasa Menyapa dimanfaatkan warga untuk menyampaikan kebutuhan perbaikan infrastruktur dan fasilitas publik. Meski belum seluruh aspirasi tersebut dapat direalisasikan dalam waktu singkat, pencatatan kebutuhan serta pernyataan tindak lanjut menjadi bagian awal dari proses perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif.
Sementara itu, di kawasan Lambu, kehadiran layanan administrasi kependudukan, pemeriksaan kesehatan, serta dukungan bagi pelaku UMKM melalui Selasa Menyapa menjawab persoalan keterbatasan akses layanan dasar di desa. Layanan langsung di lokasi desa ini memberi dampak praktis, terutama bagi warga yang selama ini menghadapi kendala jarak dan biaya.
Penyerahan bantuan septic tank ramah lingkungan di Desa Kalodu juga memperlihatkan bahwa Selasa Menyapa dapat menghasilkan respons lintas sektor, termasuk pada isu sanitasi dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa program tersebut dirancang untuk menjangkau kebutuhan dasar masyarakat, tidak semata terfokus pada satu sektor tertentu.
Namun demikian, Selasa Menyapa perlu ditempatkan sebagai proses yang terus diuji. Tantangan utama bukan hanya pada intensitas kehadiran pemerintah di desa, melainkan pada kemampuan memastikan aspirasi yang dihimpun benar-benar masuk dalam siklus kebijakan, perencanaan, dan penganggaran secara berkelanjutan.
Selasa Menyapa pada akhirnya menuntut lebih dari sekadar kehadiran rutin pemerintah di desa. Program ini akan diuji oleh konsistensi tindak lanjut, kejelasan arah kebijakan, dan kemampuan pemerintah daerah memastikan aspirasi warga tidak berhenti sebagai catatan. Tanpa kesinambungan, kedekatan yang dibangun berisiko kehilangan maknanya.
Catatan Redaksi : Editorial ini merupakan tafsir redaksi Koran Progresif terhadap peristiwa dan kebijakan publik yang berkembang. Pandangan yang disampaikan dimaksudkan untuk mendorong diskusi publik dan tidak dimaksudkan sebagai penilaian akhir atas pihak atau kebijakan tertentu.
Posting Komentar