Tolak Politik Praktis, Gubernur NTB dan Para Bupati Sepakati Karir ASN Harus Berbasis Kinerja

Dari "siapa yang dikenal" menjadi "siapa yang berkarya". Itulah perubahan paradigma yang didukung penuh oleh Bupati Bima, H. Ady Mahyudi. Menanggapi arahan Gubernur NTB tentang sistem merit, Bupati Ady menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bima menyambut baik era baru di mana jalur kepemimpinan bagi ASN dibuka lewat gerbang kinerja, bukan lagi melalui lobi atau pendekatan politik.

LOMBOK, NTB.- Sebuah komitmen untuk mendepak politik praktis dari ruang birokrasi ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Kepegawaian Provinsi NTB. Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, secara tegas menyatakan bahwa jalan menuju pimpinan di pemerintahan harus dibuka melalui gerbang kinerja dan proses yang objektif, bukan lagi melalui pendekatan politik atau patronase.

"NTB sedang berproses menuju manajemen talenta. Setiap pegawai NTB memiliki kesempatan untuk menentukan karirnya sendiri, dan menjadi pimpinan harus berdasarkan proses dan kinerja, bukan pendekatan politik," tegas Gubernur Iqbal dalam sambutannya di Hotel Lombok Astoria, Senin (8/12).

Pernyataan itu bukan sekadar wacana. Komitmen tersebut langsung dikonkretkan dengan penandatanganan bersama "Komitmen Akselerasi Penerapan Sistem Merit dan Pembangunan Manajemen Talenta" oleh Pemerintah Provinsi NTB dan seluruh pemerintah kabupaten/kota se-NTB, termasuk Kabupaten Bima. Acara yang mengusung tema "ASN Profesional untuk NTB Mendunia" ini juga dihadiri langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI.

Bupati Bima, H. Ady Mahyudi, yang hadir dalam rakornas tersebut, menyambut antusias perubahan paradigma ini. Dalam pernyataannya di sela acara, Ady Mahyudi menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bima siap mengadopsi sistem merit sebagai langkah strategis membangun birokrasi yang lebih profesional.

"Melalui sistem merit yang dibangun dalam kerangka kerjasama ini, kami yakin manajemen talenta akan secara efektif meningkatkan kinerja dan pelayanan publik pemerintah daerah," ujar Bupati Ady.

Ia menambahkan, fondasi dari sistem ini adalah pengembangan kompetensi ASN secara menyeluruh. "Peningkatan kemampuan teknis, manajerial, kepemimpinan, pemahaman regulasi, hingga pemanfaatan teknologi digital adalah prasyarat mutlak agar ASN menjadi lebih profesional, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," imbuhnya.

Rapat koordinasi yang dirangkaikan dengan Musrenbangkom (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Komunitas) ini menandai sebuah titik balik dalam tata kelola kepegawaian di NTB. Dengan ditandatanganinya komitmen bersama, seluruh daerah di NTB kini memiliki peta jalan yang sama: membersihkan sistem karir ASN dari intervensi kepentingan politik sempit dan menggantinya dengan penilaian kinerja yang transparan dan adil.

Langkah ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem birokrasi yang sehat, di mana setiap ASN termotivasi untuk berprestasi, dan kepemimpinan di daerah benar-benar diisi oleh orang-orang terbaik berdasarkan kapasitas, bukan kedekatan.