Di penghujung tahun anggaran, Bupati Bima menekan pedal gas. Pesan tegas untuk segera mencairkan semua dana APBD 2025, dari DAK, DAU, hingga PAD, disampaikan langsung di podium upacara HUT Korpri. Ini bukan sekadar imbauan, melainkan instruksi strategis untuk mengoptimalkan setiap rupiah anggaran sebelum tutup buku. Syaratnya jelas: cepat, administrasi rapi, dan pajak lunas.
“Tidak terasa kita berada di penghujung tahun 2025. Untuk efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan, saya harap seluruh pelaksana kegiatan segera mengajukan permintaan pembayaran,” tegas Bupati.
Instruksi tersebut mencakup percepatan untuk seluruh sumber pendanaan, mulai dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), DBHCHT, DBH Provinsi, hingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025, sebelum batas waktu yang ditetapkan berakhir.
Bupati tidak hanya menekankan kecepatan, tetapi juga kualitas dan kepatuhan. Ia menegaskan bahwa setiap permintaan pembayaran wajib dilengkapi dengan administrasi yang valid dan lengkap sesuai peraturan perundang-undangan.
“Yang tak kalah penting, segera setorkan pajak yang berkaitan dengan belanja beban APBD 2025. Semua administrasi dan pajak harus tuntas. Ini penting agar proses lancar dan tidak ada masalah di kemudian hari,” imbuh Bupati, menekankan prinsip akuntabilitas.
Instruksi ini secara khusus ditujukan kepada para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unit kerja lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan target pembangunan daerah yang dianggarkan pada tahun ini dapat terealisasi dengan maksimal, sekaligus menjaga kesehatan dan disiplin anggaran daerah.
Dengan dorongan ini, Pemkab Bima berupaya menutup tahun anggaran 2025 dengan penyerapan anggaran yang optimal, tepat waktu, dan tertib administrasi.
Posting Komentar