Bupati Bima Perjuangkan Percepatan Infrastruktur Pascabencana dan Ketahanan Pangan di Kementerian PUPR

Bupati Bima Ady Mahyudi mendatangi Kementerian PUPR RI untuk memperjuangkan percepatan pembangunan infrastruktur pascabencana serta penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Bima, Selasa (23/12). Sejumlah program strategis dan mendesak diusulkan agar mendapat dukungan dan intervensi pemerintah pusat.

JAKARTA, NTB.- Bupati Bima Ady Mahyudi memperjuangkan percepatan pembangunan infrastruktur pascabencana dan penguatan ketahanan pangan Kabupaten Bima dalam audiensi bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI yang digelar di Jakarta, Selasa (23/12). Audiensi tersebut menjadi langkah konkret Pemerintah Kabupaten Bima dalam mendorong dukungan pemerintah pusat terhadap sejumlah program strategis daerah yang bersifat mendesak.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Bima didampingi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bima Suwandi, ST., MT., serta Fungsional Perencana Bappeda Kabupaten Bima Bijak Brilianto, S.STP. Rombongan diterima oleh Staf Ahli Menteri PUPR Edy Juarsa, Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) Krisno Yuwono, dan Kepala Pusat Analisis Kebijakan Ahmad Taufiq.

Bupati Bima menegaskan, percepatan pembangunan infrastruktur pascabencana menjadi prioritas utama, khususnya perbaikan konektivitas yang terdampak banjir. Usulan difokuskan pada penanganan Jembatan Nangaraba dan ruas Daru–Jala Nggembe yang berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat serta kelancaran distribusi hasil pertanian.

Sejalan dengan upaya penguatan ketahanan pangan, Pemkab Bima juga mengusulkan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi pada sejumlah kawasan pertanian produktif. Langkah ini dinilai strategis untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Selain itu, percepatan pemenuhan layanan dasar turut diusulkan melalui peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) IKK Monta (IPA Pelaparado), Belo Selatan, dan Sanggar. Di sektor lingkungan, pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Waduwani, Sape, dan Bolo diharapkan mendukung pengelolaan persampahan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Untuk menunjang layanan publik, Bupati Bima juga menyampaikan usulan peningkatan fasilitas RSUD Sondosia, pembangunan gedung kantor perangkat daerah, serta penataan lanskap Masjid Agung Bima sebagai bagian dari penataan kawasan pusat pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Pihak Kementerian PUPR menyambut positif berbagai usulan tersebut dan menilai agenda percepatan infrastruktur pascabencana serta ketahanan pangan Kabupaten Bima sejalan dengan prioritas pembangunan nasional. Kementerian mendorong Pemerintah Kabupaten Bima untuk segera melengkapi readiness criteria melalui sistem informasi kementerian agar program-program tersebut dapat segera diintervensi melalui skema Instruksi Presiden (Inpres).

Melalui audiensi ini, Bupati Bima berharap percepatan pembangunan infrastruktur strategis pascabencana dan penguatan ketahanan pangan dapat segera terealisasi, sehingga memberikan dampak nyata bagi pemulihan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bima.