Keterbatasan kemampuan fiskal daerah tidak menghentikan langkah Pemerintah Kabupaten Bima. Melalui safari koordinasi ke kementerian pusat, Bupati Bima Ady Mahyudi mengupayakan dukungan pendanaan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Safari koordinasi tersebut dilakukan sebagai langkah strategis untuk memastikan program prioritas daerah tetap berjalan meskipun kemampuan keuangan daerah terbatas. Langkah ini sekaligus menjadi upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Kunjungan tersebut diawali dengan audiensi ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas pada Jumat (12/12). Dalam pertemuan itu, Bupati Bima dan rombongan diterima oleh Direktur Pembangunan Indonesia Timur, Ika Retna Wulandary.
Bupati Bima Ady Mahyudi menjelaskan bahwa safari koordinasi ini merupakan tindak lanjut hasil desk usulan daerah bersama Kementerian Dalam Negeri RI, yang sebelumnya dibahas dalam kegiatan Retreat Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda se-Indonesia pada Oktober lalu.
“Safari ini merupakan tindak lanjut dari hasil desk usulan daerah bersama Kementerian Dalam Negeri RI pada kegiatan Retreat Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda seluruh Indonesia yang dilaksanakan pada Oktober lalu,” jelas Bupati.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Ady Mahyudi memaparkan secara langsung 10 usulan prioritas strategis kepada kementerian teknis terkait. Usulan tersebut difokuskan pada program-program yang dinilai mendesak serta memiliki dampak langsung terhadap peningkatan pelayanan dasar dan konektivitas wilayah di Kabupaten Bima.
“Pemerintah Kabupaten Bima berharap upaya advokasi intensif ini dapat menghasilkan dukungan nyata dari pemerintah pusat, sehingga mampu mempercepat pembangunan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kabupaten Bima,” ungkap Bupati.
Dalam safari koordinasi ini, Bupati Bima didampingi oleh Kepala Bappeda Kabupaten Bima Taufik, S.T., M.T., Kabid P4 Bappeda Hasanuddin, S.T., serta Direktur RSUD Sondosia dr. Firman, M.P.H.
Adapun usulan strategis yang disampaikan meliputi pembangunan dan rehabilitasi jembatan yang terdampak banjir, peningkatan kualitas dan konektivitas ruas jalan, serta pengembangan fasilitas dan layanan RSUD Sondosia, selain sejumlah proyek prioritas lain yang mendukung peningkatan pelayanan dasar dan pertumbuhan wilayah.
Usai pertemuan dengan Bappenas, Bupati Bima melanjutkan audiensi lanjutan ke sejumlah kementerian strategis, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Kesehatan, serta kementerian lain yang relevan dengan usulan prioritas pembangunan daerah.
Di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas, Pemerintah Kabupaten Bima memilih mempercepat langkah, bukan menunggu. Safari koordinasi ke pemerintah pusat menjadi strategi untuk menjaga kesinambungan pembangunan, memastikan pelayanan dasar tetap meningkat, dan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama kebijakan daerah.
Posting Komentar