Tren Positif Pendapatan Daerah, Realisasi Pajak Kabupaten Bima Melonjak ke 85%

Melampaui ekspektasi, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bima tahun 2025 mencapai Rp 191,8 miliar atau 87,13% dari target. Kontribusi terbesar datang dari sektor retribusi daerah yang menyumbang Rp 142,9 miliar.

BIMA, NTB.- Kabupaten Bima mencatatkan pencapaian positif dalam pengelolaan pendapatan daerah. Hingga penutupan Tahun Anggaran 2025, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp191,8 miliar, atau 87,13% dari target APBD Murni sebesar Rp220,1 miliar.

Kontributor utama capaian ini berasal dari sektor retribusi daerah. Dengan target Rp155 miliar, realisasi pada sektor ini mencapai Rp142,9 miliar atau 92,19%, menjadi penyumbang terbesar terhadap total PAD.

"Sektor retribusi menunjukkan kinerja yang sangat solid dan menjadi tulang punggung pencapaian PAD tahun ini," papar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Bima, Agus Salim, S.IP., M.Si, pada Kamis (15/1).

Selain retribusi, komponen lain yang menunjukkan kinerja luar biasa adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sektor ini berhasil melampaui target dengan realisasi Rp8,44 miliar, atau 111,68% dari target Rp7,56 miliar.

Pencapaian pada komponen pajak daerah, yang merupakan kewenangan langsung Bappenda, juga menunjukkan peningkatan signifikan. Dengan target Rp42,58 miliar, realisasi mencapai Rp35,78 miliar atau 85,03%. Angka ini mencerminkan lompatan kinerja yang mengesankan dibanding tahun sebelumnya, di mana realisasi pajak daerah 2024 hanya sebesar 57,70% dari target.

"Peningkatan ini adalah hasil dari langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang konsisten, serta meningkatnya kesadaran wajib pajak," jelas Agus Salim.

Meski secara keseluruhan capaian menggembirakan, Agus Salim mengakui masih ada ruang untuk optimalisasi, khususnya pada komponen "lain-lain PAD yang sah" yang baru terealisasi 30,14%. Tantangan ke depan antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan potensi ketidaktransparanan dalam sistem self assessment yang dapat menyebabkan kebocoran pajak.

Ke depan, Bappenda akan fokus pada penguatan sistem digital, pemutakhiran data potensi pajak, peningkatan sosialisasi, dan pengawasan untuk mendorong kepatuhan pajak yang lebih tinggi.

"Dengan sinergi yang kuat, peningkatan PAD ini diharapkan dapat menjadi fondasi kokoh bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bima," pungkas Agus Salim.