Bima, koranprogresif.com.- Pemerintah Kabupaten Bima menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses air minum yang layak dan berkelanjutan. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Bima, dr. H. Irfan Zubaidy, dalam kegiatan Pembahasan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Air Minum untuk Kecamatan Langgudu, yang digelar oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bima, Senin (20/10), di Ruang Rapat Wakil Bupati Bima.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menyebut bahwa penerapan SPM air minum merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan pelayanan dasar di seluruh kecamatan. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan air bersih bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral dan sosial pemerintah kepada masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Bima berkomitmen memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses air minum yang layak dan berkelanjutan. Ini bukan sekadar angka capaian, tetapi wujud nyata tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak dasar warga,” tegas Irfan Zubaidy yang turut didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda, Fatahullah, S.Pd.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut menjaga sumber daya air dan mendukung program pemerintah.
“Melalui kebersamaan dan gotong royong, kita dapat menjaga sumber air dan memastikan keberlanjutan pelayanan air minum bagi generasi mendatang,” ujarnya.
Sementara itu, Kabid Cipta Karya dan Pembinaan Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kabupaten Bima, H. Muhamad Syaeful Bahri, ST., M.Si., menjelaskan bahwa capaian akses air minum di Kabupaten Bima hingga 2024 baru mencapai 26,21%, sementara di Kecamatan Langgudu baru 4,83%.
Untuk mempercepat peningkatan layanan, Pemerintah Kabupaten Bima telah mengalokasikan Rp 200 juta melalui APBD Tahun 2025 guna memperluas jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Rompo dengan memanfaatkan sumber air baku dari Desa Waworada.
Selain itu, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2026, diusulkan program lanjutan peningkatan SPAM di kedua desa tersebut dengan nilai total mencapai Rp 1,45 miliar.
Meski di lapangan masih dijumpai sejumlah kendala dan penolakan di beberapa titik, pemerintah daerah terus melakukan pendekatan persuasif serta menyiapkan solusi teknis agar sistem distribusi air tidak mengganggu jaringan PDAM setempat.
“Solusi yang kami siapkan antara lain pembagian sumber air secara proporsional, pembangunan jaringan tersendiri, serta optimalisasi sistem operasi dan pemeliharaan melalui program Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, dan Rehabilitasi (OPOR),” ujar Syaeful.
Langkah-langkah tersebut, lanjutnya, menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bima dalam mewujudkan pemerataan akses air minum layak, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di daerah.
Posting Komentar