APBD Bima 2026 Sentuh Rp 1,95 Triliun, Namun Porsi Belanja Modal Hanya 3%

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima bersama DPRD setempat telah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 senilai Rp 1,95 triliun. Namun, komposisi belanja dalam anggaran tersebut menyoroti ketimpangan yang mencolok, dengan porsi belanja modal yang sangat kecil, hanya sekitar 3% atau tepatnya 2,97% dari total belanja.

BIMA, NTB.- Angka tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna ke-9 DPRD Kabupaten Bima, Jumat (28/11), yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Diah Citra Pravitasari. Wakil Bupati Bima, dr. H. Irfan, dalam penyampaian pendapat akhir kepala daerah, memaparkan rincian anggaran yang disepakati.

Dari total Rp 1,95 triliun, komposisi belanja didominasi oleh Belanja Operasi sebesar Rp 1,62 triliun (83% dari total belanja). Sementara itu, Belanja Modal hanya dialokasikan Rp 58 miliar. Angka ini sangat kontras dan hanya mencakup sekitar 3% dari total anggaran belanja, yang mungkin memicu pertanyaan mengenai prioritas pembangunan infrastruktur dan aset tetap daerah di tahun depan.

Berikut rincian lengkapnya:

1. Total Belanja: Rp 1,95 Triliun
2. Belanja Operasi: Rp 1,62 Triliun
3. Belanja Modal: Rp 58 Miliar
4. Belanja Tidak Terduga: Rp 3,5 Miliar
5. Belanja Transfer: Rp 264 Miliar

Pada sisi pendapatan, target ditetapkan sebesar Rp 1,88 triliun, yang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 221,6 miliar
2. Pendapatan Transfer: Rp 1,63 triliun
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah: Rp 32 miliar

Untuk menutupi defisit, pemerintah daerah merencanakan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 64,9 miliar, sementara Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 1 miliar.

Meski menunjukkan komposisi belanja yang timpang, Wakil Bupati dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara pihak eksekutif dan legislatif.

"Terkait kesepakatan penetapan RAPBD T.A 2026 tersebut, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi yang tinggi atas sinergi yang baik antara pihak eksekutif dan legislatif dalam pembahasan sampai dengan dilakukan persetujuan terhadap rancangan Perda APBD tahun anggaran 2026," demikian penjelasan resmi yang disampaikan.

Dengan disahkannya APBD 2026, publik kini menunggu implementasi anggaran, khususnya efektivitas dari alokasi belanja modal yang relatif kecil tersebut dalam mendorong pembangunan fisik dan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Bima tahun depan.