BIMA, NTB – Pemerintah Kabupaten Bima menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Ke-2 DPRD Kabupaten Bima Masa Sidang I Tahun 2026, Senin (30/3), di Ruang Sidang Utama DPRD setempat.
Bupati Bima, Ady Mahyudi, memaparkan capaian kinerja keuangan daerah Tahun Anggaran 2025 di hadapan pimpinan dan anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD Diah Citra Pravitasari, S.IP, didampingi Wakil Ketua I Muhammad Erwin, S.IP, M.IP, Wakil Ketua II Ny. Murni Suciyanti, dan Wakil Ketua III Muh. Nazarudin, SH.
Berdasarkan data yang disampaikan, pendapatan daerah tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp2,081 triliun dan terealisasi sebesar Rp2,060 triliun atau mencapai 99,01 persen. "Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp220 miliar dan terealisasi sebesar Rp209,4 miliar atau 95,17 persen. Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp1,835 triliun dan terealisasi sebesar Rp1,825 triliun atau 99,46 persen. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp26,3 miliar dan terealisasi sebesar Rp26,3 miliar atau mencapai 100 persen," ungkap Bupati Ady Mahyudi.
Dari sisi belanja daerah, alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp2,120 triliun dengan realisasi Rp2,032 triliun atau 95,84 persen. Belanja operasi dialokasikan sebesar Rp1,620 triliun dan terealisasi Rp1,578 triliun atau 97,42 persen. Adapun belanja modal dialokasikan sebesar Rp181,6 miliar dan terealisasi Rp163,4 miliar atau 89,99 persen. Belanja tidak terduga dialokasikan Rp4,5 miliar dan terealisasi Rp3,9 miliar atau 87,51 persen, sementara belanja transfer dialokasikan Rp313,6 miliar dan terealisasi Rp286,0 miliar atau 91,21 persen.
Bupati Ady Mahyudi menjelaskan bahwa kebijakan pengelolaan keuangan daerah tahun 2025 dilaksanakan dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja. "Pemerintah Kabupaten Bima melakukan langkah-langkah rasionalisasi terhadap belanja operasional dan belanja rutin, untuk kemudian direalokasikan ke belanja yang lebih produktif, yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Langkah ini merupakan bentuk komitmen kami untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat nyata, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Bima," terangnya.
Analisis: Catatan di Balik Capaian Fiskal
Realisasi pendapatan yang mencapai 99,01 persen menunjukkan bahwa target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bima relatif realistis dan kemampuan eksekutif dalam mengelola pendapatan cukup baik. Namun, ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai Rp1,825 triliun atau hampir 90 persen dari total pendapatan masih menjadi struktur fiskal yang perlu mendapat perhatian.
Dari sisi belanja, realisasi belanja modal yang hanya mencapai 89,99 persen atau Rp163,4 miliar dari alokasi Rp181,6 miliar menjadi catatan tersendiri. Dalam konteks pembangunan daerah, belanja modal merupakan instrumen utama untuk membangun infrastruktur fisik dan aset daerah. Serapan di bawah 90 persen dapat mengindikasikan adanya tantangan dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, baik dari sisi perencanaan, pengadaan, maupun pelaksanaan teknis di lapangan.
Sebaliknya, belanja operasi yang mendominasi dengan realisasi 97,42 persen menunjukkan bahwa belanja rutin untuk gaji, barang, dan jasa relatif berjalan lancar. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah sejauh mana kebijakan efisiensi yang diklaim telah mengalihkan anggaran ke sektor produktif benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengingat belanja modal yang menjadi ujung tombak pembangunan justru tidak terserap maksimal.
Tahapan selanjutnya di DPRD, yakni pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap LKPJ ini, akan menjadi momentum untuk menggali lebih dalam apakah efisiensi anggaran yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip efektivitas dan tepat sasaran.
Analisis ini disusun berdasarkan data dalam LKPJ yang disampaikan.
Posting Komentar